Sebagai salah satu penggiat ukm saya selalu menyarankan anggota saya untuk senantiasa mengurus legalitas usaha, kenapa? Karena legalitas usaha adalah wujud ketaatan kita kepada hukum negara, bahwa seorang pebisnis bukanlah orang yg tidak sadar hukum, bahwa pebisnis adalah manusia langka yang mengangap sebuah aturan itu bukan pengekang, tapi sebuah keharusan yang harus ditaati dan di patuhi, untuk kebaikan bersama.
Secara pribadi saya melengkapi semua legalitas usaha produk usaha saya bandeng rorod, mulai dari skdu, siup, tdp, pirt, haki sampai ijin edar MD dari BPOM, alhamdulillah sudah tuntas semua.
Banyak kasus pelaku ukm yang dianggap tidak sadar hukum dan mendapat teguran keras, teringat kasus bebyluck yg di grebek bpom, kasus kawan saya yang lagi ikut pendampingan bpom untuk urus ijin edar md, produknya kena razia bpom disalah satu pasar modern besar, ada juga kawan produksi bakso yang tidak punya ijin jadi sapi perah aparat.
Lebih parah banyak pelaku usaha pemula baru mau urus ijin di tingkat bawah kelurahan dan kecamatan, sudah di kenakan biaya ratusan ribu hanya untuk selembar SKDU dan SIUP, padahal gratis.
Sejatinya mereka bukan tidak sadar hukum, mereka membangun usaha bertumbuh dari kecil hingga membesar dengan modal seadanya, lalu mereka paham aturan, terus mencoba ikut aturan, sebelum ijin keluar terciduk, tragis sudah sadar hukum terkena razia pula.
Lalu apakah teman-teman saya ini kalah? Tidak justru mereka semakin kuat, semakin bulat tekadnya, sekuat tenaga mereka berupaya mengajukan ijin untuk memperkuat usahanya, alhamdulillah sudah ada yg keluar ijin edarnya, ada yang masih proses ada pula yg terseok-seok karena faktor daya dan dana.
Saya bener benar merasa geram manakala ada pengusaha besar deket dengan kekuasaan begitu mudah membangun sesuatu, langsung dijual kemasyarakat tanpa ijin komplit, terus sang penguasa yg membaking dengan enteng bilang ijin itu soal administratif, mudah dibuat dan diatur, What? Enteng banget ngomongnya.
Dengan embel-embel membantu perekonomian negara dan menyerap tenaga kerja dengan mudah aturan diabaikan, luh pikir gue ukm tidak bantu perekonomian negara dan menyerap tenaga kerja?
Meikarta dan Reklamasi adalah contoh buruk aspek perijinan yg diabaikan, tanpa IMB ratusan bangunan sudah berdiri, seorang menteri bahkan menjadi baking dan meresmikan salah satu tahapan pembangunan sebuah apartemen di Meikarta.
Sudirman Said dalam diskusi ILC bilang warga yg bangun kontrakan di Condet, hanya beberapa kontrakan tidak punya IMB langsung di bongkar, lah di proyek reklamasi ratusan bangunan tanpa IMB bisa berdiri tegak tidak dirobohkan
Inilah contoh ketidak adilan telanjang yang di perlihatkan pemerintah, pada satu sisi ukm di minta taat aturan dengan cara keras, melakukan razia dan penggerebegan namun disisi lain para pengusaha kakap dengan santai membangun tanpa ijin dibiarkan.
Lalu anda para pelaku ukm haruskah mencontoh mereka mengabaikan ijin? Jangan! kira harus tetap punya etika, taat hukum dan tidak perlu mengemis pada pemerintah untuk melonggarkan ijin, kita adalah petarung tangguh yang selalu mandiri yang tidak perlu baking pejabat hanya karena soal ijin.
Kita harus buktikan kepada negara, bahwa ukm dinegeri ini dengan tulus membantu perekonomian negara, menyerap tenaga kerja dan memberi kontribusi pada keuangan negara, tanpa embel-embel mengabaikan perijinan.
Biarkan para manusia serakah itu berbuat semaunya, ketika tangan kita tidak mampu mencegah ketika penguasa sudah berkolaborasi dengan pengusaha, masih ada tangan Tuhan untuk menegur mereka. Tuhan tidak mati kawan.
Maka ketika Anies berani membuat kebijakan menutup hotel yg melanggar aturan walaupun hotel itu menyumbang pajak puluhan milyar kita patut bertepuk tangan, hukum tidak tajam kebawah saja, ternyata hukum tajam keatas juga, sebuah pusat hiburan yg konon punya kontribusi pajak 30 milyar/tahun ditutup, karena melanggar ijin.
Ketika ditanyakan tidak takut kehilangan uang yg begitu besar? Anies menjawab tegas "Kita pakai akal sehat nih, apakah karena pemasukan yang banyak lalu pelanggaran dibiarkan? Apa negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau negeri ini diatur dengan pemasukan, kita enggak punya aturan nanti," ujar Anies.
Bangga saya ada pemimpin yang berani menegakan aturan tanpa tergiur uang, apalagi bicara halal haram dan berkah, ini sebuah fenomena baru, dimana seorang pemimpin di negeri ini masih berani menegakan peraturan tanpa pandang bulu, berani mengungkap keyakinan agama tanpa perlu dicap radikal.
Jadi masih ada setitik harapan untuk indonesia yang lebih baik, masih ada pemimpin yang tidak terkontaminasi pada bujukan pemodal, jadi kita doakan agar anies dan sandi pandai meniti buih di tengah arus pemujaan pada materi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar