Arsip Blog

Rabu, 15 November 2017

Media telah siuman


Pers atau media sering diberi julukan heroik, media adalah pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif, media punya fungsi sebagai wacth dog atau anjing penjaga apabila tiga pilar itu menyeleweng.

Pada era orde baru media terkungkung dengan ketat di bawah pengawasan regim otoriter, muncul instilah telepon malam hari, apabila ada sebuah peristiwa yang dianggap dapat membahayakan rezim, maka di malam hari para redaktur media dapat telepon malam hari untuk tidak memberitakan.

Melalui politik perijinan media dikendalikan penguasa, bermodal SIUP, sebuah media dapat ijin terbit, tatkala dianggap menyimpang dari ketentuan maka siup di cabut media langsung mati.

Di era rezim ini media secara sadar telah berubah fungsi dari pengawas menjadi pendukung, media telah kehilangan daya kritis, karena pemiliknya masuk dalam lingkaran kekuasaan. Ada juga karena kesamaan ideologi dengan rezim ini, maka dengan sukarela menjadi pendukung setia, jadilah media corong penguasa yang menghamba pada kekuasaan dan membenarkan apapun tindakan penguasa.

Kasus pemilihan gubernur Jakarta menjadi contoh telanjang bagaimana media utama menjadi pendukung penista, prestasi incumbent dibeberkan tanpa cela, seolah ahok manusia paripurna tanpa cela, visioner, berani dan sangat hebat.

Namun ketika rezim ahok tumbang perlahan namun pasti, borok2 ahok terlihat, membangun tanpa amdal, banjir yang masih banyak muncul di jakarta, reklamasi bermasalah dan kedepan akan terlihat borok2 rezim ahok akan terbuka.

Alhamdulilla Media sudah berani melakukan koreksi pada penguasa, terutama kepada anies-sandi, padahal usia pemerintahan belum seumur jagung, media begitu bernafsu meminta anies memenuhi janji2 politiknya, walaupun secara logika itu tidak masuk akal, masa bakti lima tahun, belum satu bulan berkuasa sudah ditagih janji bejibun, lah yang sudah tiga tahun berkuasa saja janjinya masih panggang jauh dari api.

terlepas dari kepentingan apapun, media yg kritis terhadap kekuasaan itu sangat diperlukan, agar penguasa ada kontrol, jadi sangat positif anies di kontrol penuh media agar amanah yang diberikan tidak di selewengkan.

Namun kritik media sekarang ini banyak dipenuhi salah kutip dan interpretasi wartawan (bisa jadi di sengaja) dalam mengutip omongan pejabat, anies-sandi sering jadi korban salah kutip, contoh tiba-tiba muncul berita, sandi berkata penyebab macet tanah abang adalah pejalan kaki, padahal dalam video yg beredar tidak ada ucapan sandi seperti itu, anehnya sekelas cnn juga salah kutip.

Kasus paling baru katanya ananda sukarlan wo bersama ratusan alumni kanisius, video menunjukan anies disambut antusias, ketua panitia membantah ada ratusan orang wo, tanpa konfirmasi, cek dan ricek media begitu saja melahap berita itu, mereka hanya konfirmasi pada ananda bukan kepada panitianya, seperti ada pola begitu ada umpan yg merusak anies langsung tulis, ketika salah di koreksi, lucunya ada yg di koreksi sesudah berita dimuat satu tahun wkkkk.

Sayangnya media begitu agresif membedah anies-sandi, dan amnesia dan tumpul daya kritis ketika memberitakan pemerintah pusat dan presiden sekarang, semua ok, bagus, tanpa cela, terus kalau ada ada yang mencoba memberitakan yg negatif para buzzer siap membully.

Tetapi kita tetap harus bersyukur ada keseimbangan baru, media sudah siuman dari tidur panjang daya kritis, anies-sandi adalah sansak tinju yang empuk buat menghantam segala keburukan penguasa, sehingga anies-sandi akan lebih hati2 menjalankan amanah, tahan banting dan istqomah.

Satu catatan penting yg harus di ingat, jika kepemimpinan anda di puja-puji terus menerus oleh pengikut anda dan pers ikut menyanjung setinggi langit, tanpa ada yg berani koreksi maka itu tanda2 kepemimpinan anda menuju kematian, pujian berlebihan tanpa fakta, akan melahirkan penjilat yang miskin daya kritis, waspadalah

Selamat siuman dari tidur panjang para insan pers, jujur ya saya dulu sangat percaya pada akurasi berita media arus utama, sekarang sih sudah lama tidak percaya, lebih banyak menebar hoax ketimbang fakta, jadi kalau ada kasus seumpama ummat memboikot sesuatu, itu bukan berarti bodoh, ummat sudah cerdas, tidak menelan mentah2 berita hoax dari media utama, boikot itu salah satu bentuk perlawanan, meskipun banyak yang nyinyir

Mereka yang nyinyir itu belum tentu pintar bisa jadi dia pelahap informasi hanya dari media utama, seperti kata rocky gerung pencipta hoax terbesar adalah pemerintah termasuk media2 pendukungnya.

Jumat, 03 November 2017

Legalitas


Sebagai salah satu penggiat ukm saya selalu menyarankan anggota saya untuk senantiasa mengurus legalitas usaha, kenapa? Karena legalitas usaha adalah wujud ketaatan kita kepada hukum negara, bahwa seorang pebisnis bukanlah orang yg tidak sadar hukum, bahwa pebisnis adalah manusia langka yang mengangap sebuah aturan itu bukan pengekang, tapi sebuah keharusan yang harus ditaati dan di patuhi, untuk kebaikan bersama.

Secara pribadi saya melengkapi semua legalitas usaha produk usaha saya bandeng rorod, mulai dari skdu, siup, tdp, pirt, haki sampai ijin edar MD dari BPOM, alhamdulillah sudah tuntas semua.

Banyak kasus pelaku ukm yang dianggap tidak sadar hukum dan mendapat teguran keras, teringat kasus bebyluck yg di grebek bpom, kasus kawan saya yang lagi ikut pendampingan bpom untuk urus ijin edar md, produknya kena razia bpom disalah satu pasar modern besar, ada juga kawan produksi bakso yang tidak punya ijin jadi sapi perah aparat.

Lebih parah banyak pelaku usaha pemula baru mau urus ijin di tingkat bawah kelurahan dan kecamatan, sudah di kenakan biaya ratusan ribu hanya untuk selembar SKDU dan SIUP, padahal gratis.

Sejatinya mereka bukan tidak sadar hukum, mereka membangun usaha bertumbuh dari kecil hingga membesar dengan modal seadanya, lalu mereka paham aturan, terus mencoba ikut aturan, sebelum ijin keluar terciduk, tragis sudah sadar hukum terkena razia pula.

Lalu apakah teman-teman saya ini kalah? Tidak justru mereka semakin kuat, semakin bulat tekadnya, sekuat tenaga mereka berupaya mengajukan ijin untuk memperkuat usahanya, alhamdulillah sudah ada yg keluar ijin edarnya, ada yang masih proses ada pula yg terseok-seok karena faktor daya dan dana.

Saya bener benar merasa geram manakala ada pengusaha besar deket dengan kekuasaan begitu mudah membangun sesuatu, langsung dijual kemasyarakat tanpa ijin komplit, terus sang penguasa yg membaking dengan enteng bilang ijin itu soal administratif, mudah dibuat dan diatur, What? Enteng banget ngomongnya.

Dengan embel-embel membantu perekonomian negara dan menyerap tenaga kerja dengan mudah aturan diabaikan, luh pikir gue ukm tidak bantu perekonomian negara dan menyerap tenaga kerja?

Meikarta dan Reklamasi adalah contoh buruk aspek perijinan yg diabaikan, tanpa IMB ratusan bangunan sudah berdiri, seorang menteri bahkan menjadi baking dan meresmikan salah satu tahapan pembangunan sebuah apartemen di Meikarta.

Sudirman Said dalam diskusi ILC bilang warga yg bangun kontrakan di Condet, hanya beberapa kontrakan tidak punya IMB langsung di bongkar, lah di proyek reklamasi ratusan bangunan tanpa IMB bisa berdiri tegak tidak dirobohkan

Inilah contoh ketidak adilan telanjang yang di perlihatkan pemerintah, pada satu sisi ukm di minta taat aturan dengan cara keras, melakukan razia dan penggerebegan namun disisi lain para pengusaha kakap dengan santai membangun tanpa ijin dibiarkan.

Lalu anda para pelaku ukm haruskah mencontoh mereka mengabaikan ijin? Jangan! kira harus tetap punya etika, taat hukum dan tidak perlu mengemis pada pemerintah untuk melonggarkan ijin, kita adalah petarung tangguh yang selalu mandiri yang tidak perlu baking pejabat hanya karena soal ijin.

Kita harus buktikan kepada negara, bahwa ukm dinegeri ini dengan tulus membantu perekonomian negara, menyerap tenaga kerja dan memberi kontribusi pada keuangan negara, tanpa embel-embel mengabaikan perijinan.

Biarkan para manusia serakah itu berbuat semaunya, ketika tangan kita tidak mampu mencegah ketika penguasa sudah berkolaborasi dengan pengusaha, masih ada tangan Tuhan untuk menegur mereka. Tuhan tidak mati kawan.

Maka ketika Anies berani membuat kebijakan menutup hotel yg melanggar aturan walaupun hotel itu menyumbang pajak puluhan milyar kita patut bertepuk tangan, hukum tidak tajam kebawah saja, ternyata hukum tajam keatas juga, sebuah pusat hiburan yg konon punya kontribusi pajak 30 milyar/tahun ditutup, karena melanggar ijin.

Ketika ditanyakan tidak takut kehilangan uang yg begitu besar? Anies menjawab tegas "Kita pakai akal sehat nih, apakah karena pemasukan yang banyak lalu pelanggaran dibiarkan? Apa negeri ini mau diatur dengan pemasukan? Kalau negeri ini diatur dengan pemasukan, kita enggak punya aturan nanti," ujar Anies.

Bangga saya ada pemimpin yang berani menegakan aturan tanpa tergiur uang, apalagi bicara halal haram dan berkah, ini sebuah fenomena baru, dimana seorang pemimpin di negeri ini masih berani menegakan peraturan tanpa pandang bulu, berani mengungkap keyakinan agama tanpa perlu dicap radikal.

Jadi masih ada setitik harapan untuk indonesia yang lebih baik, masih ada pemimpin yang tidak terkontaminasi pada bujukan pemodal, jadi kita doakan agar anies dan sandi pandai meniti buih di tengah arus pemujaan pada materi.